Langsung ke konten utama

Benarkah Peminjaman Ruang 1&2 Harus Mengeluarkan Biaya?

(Ruangan 1 dan 2 Universitas Bakrie)

Kampus UB – Beredarnya isu bahwa adanya kebijakan baru mengenai pembayaran jika meminjam ruang 1 dan 2 Universitas Bakrie untuk kegiatan organisasi mahasiswa, menimbulkan pro dan kontra terutama dari mahasiswa yang aktif dalam organisasi.

Salah satunya Raditya Nalaputra, yang sekarang menjabat sebagai Ketua BEM-UB 2016/2017, ia mengungkapkan bahwa, jika acara tersebut diadakan oleh pihak eksternal, akan sangat bagus jika dikenakan biaya.

“Menurut saya untuk acara dari pihak eksternal itu gapapa, malah bagus. Jadi efisien dari segi penggunaan gedung karena kita tau gedung kampus kita masih sewa,” ujar Radit yang diwawancarai oleh tim liputan MeClub Online (20/03).

Selanjutnya, Radit juga menuturkan, sebaiknya pihak kampus tetap bisa mengedepankan kebutuhan dari pihak internal. Alasan tersebut dikarenakan bahwa ruangan juga merupakan bagian dari fasilitas mahasiswa yang memang seharusnya dipergunakan untuk mahasiswa.

“Jadi intinya, kalau ruang 1 dan 2 berbayar untuk pihak eksternal gapapa, asal jadwalnya jangan mengganggu kegiatan mahasiswa Bakrie sendiri, dan kalau mahasiswa membuat kegiatan yang mengundang pihak eksternal, nggak perlu bayar lagi ke kampus karena itu memang fasilitas yang diperuntukkan oleh mahasiswa,” jelas Radit.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Rosemalia Riskani yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua HMILKOM-UB 2016/2017. Ia pernah mengajukan peminjaman ruangan 1 dan 2 untuk kegiatan HMILKOM, tapi pada saat mengajukan peminjaman ia sempat dicecar beberapa pertanyaan mengenai peminjaman ruangan tersebut.

“Bulan Desember aku maju buat peminjaman ruang 1 dan 2 untuk dua acara, STALKER dan KPP. STALKER diadakan Rabu, KPP diadakan Sabtu. Pas tanda tangan buat STALKER sih beliau (Wakil Rektor Achmad Reza Widjaja) nggak ada masalah, nah yang KPP dicecar pertanyaan tuh,” jawab Rose.

Rose menceritakan bahwa ia sempat ditanya mengenai anggaran untuk OB, teknisi, cleaning service dan satpam. Hal tersebut dikarenakan bahwa acara KPP berlangsung pada hari Sabtu, dan itu merupakan hari libur. Dengan alasan bahwa perlu disediakan anggarannya karena memakai hari libur mereka.

“Intinya sih kayaknya karena mereka itu kan outsourcing, jadi di luar jam kerjanya berarti harus dibayarkan. Nah sekarang kayaknya kampus nggak mau menanggung itu,” ujar Rose kepada tim liputan MeClub Online.

Tanggapan Pihak Kampus

Menanggapi hal tersebut, Dodi Suryadi selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Universitas Bakrie, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan isu yang beredar saat ini.

”Sebenarnya bukan disuruh bayar (mahasiswa UB kalau memakai Ruang 1 dan 2), tapi lebih kepada edukasi sih, bahwa sebenarnya ketika kalian mengadakan acara disitu, ada biaya kebersihan, listrik, dan lain-lain. Nah, terkadang anak-anak mengabaikan itu dan tidak membudgetkan itu didalam proposal anggaran. Padahal kampus sama sekali tidak mengharapkan duitnya, tapi edukasinya,” jelas Dodi saat diwawancarai oleh tim liputan MeClub Online (20/03).

Lebih lanjut, Dodi juga menjelaskan bahwa jika mahasiswa mengadakan acara melewati jam kerja dan diluar jam kerja, itu sebenarnya akan menyebabkan biaya tambahan untuk beberapa pekerja yang membantu dalam pelaksanaan acara tersebut. Seperti teknisi, cleaning service dan satpam.

“Pengennya itu, anak-anak mikir kalau acaranya malam, dan kalau acaranya Sabtu dan Minggu, berarti kita juga ada ekstra tambahan bahwa sudah membuat orang-orang (teknisi, cleaning service dan satpam) lembur,” lanjut Dodi.

Menanggapi isu yang sudah beredar beberapa waktu terakhir ini, Dodi juga menjelaskan bahwa edukasi yang ditekankan pihak kampus sebenarnya bertujuan untuk membuat mahasiswa terbiasa ketika mengadakan acara di luar kampus. Sehingga mahasiswa dapat lebih awere dengan hal-hal yang mungkin selama ini kurang diperhatikan.

“Kampus ingin mengedukasi bahwa ketika kalian bikin sebuah acara, itu tolong dipikirkan bahwa ada biaya yang keluar disitu yang nggak pernah kalian pikirkan sebelumnya. Dan jika nanti kalian telah keluar dari lingkungan kampus dan mengadakan acara, kalian sudah terbiasa dengan hal itu,” jelas Kepala Biro Humas tersebut.

Dodi juga menekankan, bahwa pihak kampus tidak mengharapkan uang sewa ketika mahasiswa ingin menggunakan ruang 1 dan 2 untuk melaksanakan acara.

“Sekali lagi bukan masalah uangnya, tapi lebih kepada edukasinya. Jadi, teman-teman mahasiswa itu suka lupa bahwa ada elemen yang harus diperhitungkan. Sampai sekarang belum ada yang bayar kok, masa sih mahasiswa sendiri, bikin acara sendiri, dikampus sendiri, mesti bayar, bukan soal itu,” ujar Dodi kepada tim liputan MeClub Online.

Pihak kampus berharap, dengan adanya edukasi seperti ini, mahasiswa dapat memahami dan menjadikan ini sebagai salah satu hal penting yang perlu diperhatikan. Sehingga akan memunculkan rasa sadar terhadap beberapa elemen yang selama ini terlewatkan.

“Jadi tolong teman-teman mahasiswa kalau mengadakan acara, lebih memperhatikan itu. Karena ini adalah salah satu keingin Wakil Rektor untuk mengedukasi. Karena membuat acara juga merupakan salah satu edukasi bagi kalian. Nah makanya kami juga ingin mengedukasi bahwa ada elemen-elemen yang perlu teman-teman perhatikan,” lanjut Dodi.

Melengkapi tanggapan pihak kampus mengenai isu yang beredar ini, tim liputan MeClub Online juga meminta penjelasan dari Sri Pratiwi selaku Kepala Biro Kemahasiswaan. Tapi, hingga berita ini diturunkan, Sri Pratiwi belum bisa ditemui.


Penulis             : Firstnanda Rindu Harini

Tim Liputan    : Arum Tias Astiningsih

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tempo Siasati Isu Konvergensi Media

doc. Google Meski sempat dibredel beberapa kali, namun majalah Tempo bangkit kembali dengan karakternya yang khas. Bahasa yang singkat, tidak bertele-tele, headline dan cover majalah yang menarik, semua hal tersebut membuat pembaca ingin membaca lebih dalam mengenai majalah Tempo. Tentunya hasil yang sedemikian rupa memerlukan proses yang tidak mudah pula. Redaktur Pelaksana Sains, Sport & Kolom , Yos Rizal , menerangkan tentang proses produksi majalah Tempo kepada kami, yang datang Jumat (10/10) lalu. D idukung dengan visualisasi slide power point yang sudah disiapkan , Yos Rizal menjelaskannya kepada kami . Proses produksi majalah Tempo hampir tidak jauh berbeda dengan proses produksi pemberitaan di media lain. Dimulai dengan rapat r e d aksi yang membahas tentang usulan mengenai isu apa sajakah yang menarik untuk dibahas, kemudian dilakukan penugasan kepada reporter, setelah itu reporter akan ‘belanja’ berita di lapangan. Setelah mendapatkan informasi di l...

Mau Ajukan Cicilan Uang Kuliah, Begini Caranya

Sapta AP - MeClub UB Jakarta - Bagi Sobat MeClub yang memiliki kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran uang kuliah, meskipun dengan sistem pembayaran virtual account (VA), Kamu masih bisa mengajukan permohonan cicilan. Wakil Rektor Bidang Non-Akademik, Dr. Darminto, MBA, mengakui bahwa pada semester-semester sebelumnya, sejumlah mahasiswa sering mengajukan banyak variasi mengenai cicilan, seperti besaran pembayaran biaya pertama dan jumlah cicilan pembayaran. Saat ini sistem cicilan biaya kuliah sudah dibuat dengan cara yang lebih praktis dan lebih seragam. Secara umum, mahasiswa yang mengajukan cicilan pembayaran akan diberikan keringanan hanya untuk membayar BOP dan biaya registrasi sebagai pembayaran pertama. Darminto sendiri mengungkapkan bahwa pihak kampus akan melakukan negosiasi terkait besaran biaya pertama dan jumlah cicilan. "Untuk yang mendapat beasiswa Cemerlang, kalau misalnya dia mengajukan pembayaran pertama sebesar 4 juta sementara dia harus...

Larang Mahasiswanya Kenakan Almet Saat Unjuk Rasa, Edaran Senat UB Tuai Pro Kontra

Sumber foto: Thearyaten Jakarta, 25 September 2019 – Senat Universitas Bakrie mengumumkan pelarangan bagi mahasiswa/i Universitas Bakrie untuk melakukan aksi demo di DPR kemarin dengan mengenakan almamater kampus. Hal ini disampaikan dalam unggahan Instagram @senatub yang diunggah pada Senin, (23/9). Sumber: Intagram.com/senatub “Diberitahukan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Bakrie bahwa Jas Almamater tidak boleh digunakan untuk kegiatan demonstrasi di gedung DPR RI pada tanggal 24 September 2019 sebagaimana yang tertera pada SOP Penggunaan Jas Almamater pada Pasal 10 poin A. Pihak Kampus Universitas Bakrie memberikan sanksi berupa pengeluaran (DROP OUT). Maka dari itu, jika tetap ingin tetap berpartisipasi turunlah atas nama rakyat dan mahasiswa tanpa membawa/mengenakan atribut identitas Universitas Bakrie.” bunyi siaran pers/ press release Senat Universitas Bakrie. Sumber: Intagram.com/senatub Jika dilihat dari penjelasan yang ada di slide ke-2 gamb...