Kebebasan Pers Mahasiswa

dok. Google

Kemerdekaan pers dalam arti luas adalah pengungkapan kebebasan berpendapat secara kolektif dan hak berpendapat secara individu yang diterima sebagai hak asasi manusia. Masyarakat yang demokratis dibagun atas dasar konsepsi kedaulatan rakyat yang ditentukan dengan opini publik yang dinyatakan secara terbuka. Hak publik inilah inti dari kemerdekaan pers.

Kebebasan pers mulai diperoleh pada era pemerintahan Presiden BJ Habibi (1999). Dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers  pasal 4 ayat 1 yang berbunyi kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat 2 berbunyi pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran, ayat 3 berbunyi menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,  dan ayat 4 berbunyi  dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. 

Pers kini hadir di berbagai kalangan masyarakat, karena kini masyarakat bisa menggunakan kemajuan teknologi dalam membagi informasi di segala jenis media. Namun informasi tersebut tidak sama dengan pers. Pers memiliki kode etik dalam menyebarkan berita atau informasi yang disampaikan. Berbagai kampus di Indonesia juga memiliki kumpulan mahasiswa yang bergerak aktif sebagai anggota pers di kampusnya.

Istilah Pers Mahasiswa itu sendiri lahir ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan No. 028/U/1974 tanggal 3 Februari 1974, yang salah satu poinnya yaitu Pers mahasiswa dibina dan dikembangkan sebagai media tukar menukar informasi dan pengalaman antar civitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan dalam hubungan dengan peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Sejak dikeluarkannya UU tersebut, kemerdekaan terhadap Pers Mahasiswa pun diperoleh. Namun, benarkah Pers Mahasiswa masa kini telah memperoleh kebebasan sesuai dengan UU yang telah dikeluarkan?

Pers mahasiswa merupakan jembatan antara mahasiswa dengan birokrat kampus. Pers mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus maupun pemerintah, membangun kesadaran mahasiswa agar lebih sensitif dengan kebijakan kampus.

Seperti sudah dijelaskan, pers mahasiswa merupakan bagian dari pers yang dilindungi oleh UU Pers sehingga siapapun harus menghargai eksistensi Persma termasuk para pemimpin kampus. Apabila ada pemberitaan yang dianggap memberatkan atau tidak dapat diterima oleh pihak kampus seharusnya cara yang ditempuh adalah cara yang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Para pihak yang “merasa” dirugikan dalam pemberitaan dapat menggunakan hak jawab. Hak jawab ini berfungsi untuk memberi tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya

Penulis: Rifka Wulantri

Editor: Arinda Dediana