RUU Permusikan, Antara Melindungi Hak Musisi Dan Mengancam Musisi

Poster penolakan bersumber dari para artis yang gencar menolak RUU Permusikan

Akhir-akhir ini media sosial diramaikan oleh perdebatan hangat yang menarik perhatian publik terkait Rancangan Undang-Undang Permusikan. Bahkan sampai muncul hastag #TolakRUUPermusikan yang sedang ramai di media sosial.

Banyak para musisi yang menunjukkan sikap tidak setuju dan keberatan dengan cara memprotes melalui media sosial, wawancara dengan media dan bahkan sampai membuat petisi penolakan di website terkait tentang RUU Permusikan. Mereka menilai beberapa poin dalam RUU yang sedang ‘digodok’ ini dapat mengancam nasib para musisi ditanah air. Tercantum didalamnya pasal-pasal yang malah dianggap merugikan para musisi seperti yang dikutip pada laman Wartakota yang ditulis pada 6 Februari 2019.

Berikut diantaranya:

Pasal 4
(1) Proses Kreasi dilakukan berdasarkan kebebasan berekspresi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.
(2) Proses Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pelaku Musik.
(3) Pelaku Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. penulis lagu;
b. penyanyi;
c. penata musik; dan
d. produser.

Pasal 5
Dalam melakukan Proses Kreasi, setiap orang dilarang:

a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
b. memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak;
c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan;
d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama;
e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;
f. membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau
g. merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pasal 7
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan Musik Tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.
(2) Pengembangan Musik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pelatihan dan pemberian beasiswa;

b. konsultasi, bimbingan, dan pelindungan hak kekayaan intelektual;
dan/atau
c. pencatatan dan pendokumentasian Musik Tradisional.

Pasal 10
(1) Distribusi terhadap karya Musik dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat.
(2) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. label rekaman atau penyedia jasa distribusi untuk produk Musik
dalam bentuk fisik; atau
b. penyedia konten untuk produk Musik dalam bentuk digital.

Pasal 11
Dalam distribusi dapat dilakukan kegiatan promosi produk Musik melalui media cetak, elektronik, dan digital.

Pasal 12
(1) Pelaku usaha yang melakukan Distribusi wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha yang melakukan Distribusi wajib memperhatikan etika ekonomi dan bisnis.

Pasal 13
Pelaku usaha yang melakukan Distribusi wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada kemasan produk Musik yang didistribusikan ke masyarakat.

Pasal 20
(1) Penyelenggaraan Musik harus didukung oleh Pelaku Musik yang memiliki kompetensi di bidang Musik.
(2) Dukungan Pelaku Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang Musik.

Pasal 21
Kompetensi di bidang Musik diperoleh melalui jalur pendidikan atau secara autodidak.

Pasal 31
(1) Kompetensi yang diperoleh secara autodidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara belajar secara mandiri.
(2) Pelaku Musik yang memperoleh kompetensi secara autodidak dapat dihargai setara dengan hasil jalur pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 32
(1) Untuk diakui sebagai profesi, Pelaku Musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi.
(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar kompetensi profesi Pelaku Musik yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.
(3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari organisasi profesi.

Pasal 33
Uji kompetensi diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42
Pelaku usaha di bidang perhotelan, restauran, atau tempat hiburan lainnya wajib memainkan Musik Tradisional di tempat usahanya.

Pasal 49
(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan permusikan.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. pemberian apresiasi Musik;
b. pendokumentasian karya Musik untuk mendukung sistem pendataan dan pengarsipan permusikan;
c. pelestarian Musik Tradisional melalui proses pembelajaran dan
pertunjukan;
d. pemberian resensi Musik dan kritik untuk pengembangan Musik; dan/atau
e. pelaporan terhadap pembajakan karya atau produk Musik.

Pasal 50
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Proses Kreasi yang mengandung
unsur:
a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
b. memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak;
c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan;
d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama;
e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;
f. membawa pengaruh negatif budaya asing; dan

Pasal 51
(1) Pelaku Musik yang telah menghasilkan karya Musik sebelum UndangUndang ini berlaku diakui sebagai Pelaku Musik tersertifikasi berdasarkan penilaian terhadap karya Musik yang telah dihasilkan.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Proses pengakuan sebagai Pelaku Musik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan setelahnya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ada 19 pasal yang dianggap bermasalah oleh sejumlah musisi dan terdapat beberapa pasal yang sangat diperhatikan dan mendapatkan krtitik tajam karena dinilai mencoba membungkam dan membatasi kreativitas berekspresi para musisi. Hal ini dianggap bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 yang sangat mengedepankan kebebasan berekspresi. Salah satunya terdapat pada pasal 5, dimana beberapa musisi menganggap pada pasal 5 mengingatkannya pada zaman orde baru.

“Pasal karet seperti ini membukakan ruang bagi kelompok penguasa atau siapapun untuk mempersekusi proses kreasi yang tidak mereka sukai,” kata Cholil Mahmud dari Efek Rumah Kaca (dikutip dari Tribunnews.com, diakses Rabu 6 februari 2019).

“Para musisi di masa itu bisa dipenjara  hanya karena memainkan music yang kebarat-baratan,” kata Personila Band Panturas Surya Fikri Asshidiq (dikutip dari Tempo.com, diakses Rabu 6 februari 2019).

Itu hanya segelintir pendapat para musisi yang diambil dari sejumlah situs online dan masih banyak lagi yang menolaknya, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap RUU permusikan pada pasal-pasal yang diianggap mendiskriminasikan.

Jika dilihat dari pernyataan musisi yang keberatan, dimana letak point keberatan mereka? Kalau kita lihat pada pasal 5 secara garis besar isinya untuk mendorong para musisi tidak mengajak pada hal-hal yang negatif seperti agar khalayak umum tidak melakukan kekerasan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, tidak memprovokasi pertentangan antar kelompok, menistakan, melecehkan dan menodai agama, dan merendahkan martabat manusia.

Dimana pembatasan berekspresinya? Bukankah isi dari RUU yang telah dijabarkan pada pasal 5 sangat jelas memberikan dampak positif kepada masyarakat dan musisi itu sendiri. Pada pasal 5 ini menunjukkan agar tidak ada musisi-musisi yang kelewat batas dalam berkarya.

Penyusunan pada pasal 5 ini jelas memiliki itikad baik untuk menjadikan negara ini lebih bermoral dan industri musik di Indonesia menjadi bersih dari orang-orang yang memainkan musik hanya untuk mencaci dan memprovokasi bahkan mungkin dapat membuat kegaduhan

Lalu kenapa dipertentangkan? Bukankah kebebasan  juga harus disertai dengan tanggung jawab, jika semua orang bebas berekspresi tanpa aturan, hal ini juga akan membuat  kerenggangan hukum terhadap orang-orang yang berbuat seenaknya dan pasti orang-orang tersebut hanya akan mengatasnamakan kebebasan, lalu akan menjadi apa negara ini.

Melihat perkembangan musik sekarang dapat dikatakan sangat bebas apalagi dengan masuknya budaya barat secara masif yang bertentangan dengan budaya Indonesia yang lebih ketimuran. Realita saat ini tidak bisa dipungkiri jika musik dapat menjadi salah satu penyebab anak-anak muda kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan salah satu buktinya para musisi seolah-olah menampilkan hal yang tidak senonoh dan tidak sepatutnya publikasi karena kenyataannya mayoritas penggemar mereka juga terdapat anak-anak remaja dan bahkan anak kecil.

Berikutnya, juga ada pasal 10 yang sangat menarik perhatian publik karena dinilai merugikan para pemusik yang berasal dari jalur independen, merugikan para musisi karena saat ini banyak para musisi yang memilih mempromosikan karya-karya nya secara independen atau mandiri terutama para pemusik-pemusik indie yang tidak mempunyai label rekaman besar.

Selain pasal 5 dan 10 yang mendapatkan kritikan banyak musisi, pasal 32 dan 33 juga mendapatkan perhatian lebih. Pasal 32 dan 33 ini juga mendapatkan penolakan dari para musisi karena dianggap mendeskriminasikan para pemusik yang tidak melalui jalur pendidikan dan banyak yang merasa tak perlu adanya uji kompetensi bagi pemusik

RUU Permusikan ini memang dinilai belum sempurna oleh karena itu Anang Hermansyah sebagai anggota Komisi X DPR yang akhir-akhir ini mendapatkan kritikan pedas di medsos mengajak para musisi - musisi di Indonesia memberikan masukan dan saran.

“Naskah akademik didesain 2017 bulan Juli, kita bersama-sama membahas. Kita punya tim bersama-sama untuk membahas. Mulai dari proses produksi kreasi, distribusi, konsumsi kita bahas disitu. Ini hal masih draft, yang memang butuh masukan dari kita semua, sudah mewakili apa belum, ini makanya kuncinya, ya bertemu,” kata Anang (dikutip dari cumi.cumi.com, diakses rabu 6 Februari 2019).

Berdasarkan penyataan Anang Hermansyah diatas menunjukkan adanya kemauan untuk memperbaiki Draft RUU Permusikan yang saat ini menjadi kontroversial. Pada awalnya RUU memang seharusnya untuk melindungi para pekerja musik dan diharapkan menjadi payung hukum, tetapi jika RUU itu malah memberikan dampak buruk terhadap para musisi bahkan dapat mengancam dan merugikan musisi itu sendiri maka dapat dilakukan alternatif dengan merombak atau mendiskusikan kembali pasal-pasal yang dinilai benar-benar merugikan.

Penulis      : Ilham Fahreza

Editor         : Meidiana Aprilliani