Omnibus Law: RUU Cipta Kerja, Sah!

Doc : Pikiran Rakyat

Sebenarnya, apa itu omnibus law itu? Mari kita telaah terlebih dahulu…

Konsep omnibus law yang dikemukakan Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Pada Januari 2020, ada dua omnibus law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja, yaitu:

1.       Penyederhanaan perizinan tanah

2.       Persyaratan investasi

3.       Ketenagakerjaan

4.       Kemudahan dan perlindungan UMKM

5.       Kemudahan berusaha

6.       Dukungan riset dan inovasi

7.       Administrasi pemerintahan

8.       Pengenaan sanksi

9.       Pengendalian lahan

10.   Kemudahan proyek pemerintah

11.   Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sementara itu, UU Cipta Kerja, yang baru saja disahkan, terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Lalu, apa yang menjadikan undang-undang ini penuh kontroversial?

Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) menemukan adanya delapan poin dalam Bab Ketenagakerjaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengancam hak-hak buruh. Berikut pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang disorot masyarakat dan tentunya juga para buruh dan pekerja karena diubah dalam UU Cipta Kerja :

1.       PASAL 59

UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

2.       PASAL 79

Hak pekerja yang sebelumnya memndapatkan libur dua hari dalam sepekan dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja

 

Pasal 79 ayat (2) huruf (b) UU Cipta Kerja mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Selain itu, Pasal 79 UU Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun. Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

3.       PASAL 88

UU Cipta Kerja  juga mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Ketentuan ini diatur dalam pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU Ketenagakerjaan

 

Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan. Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

 

Selain kebijakan pasal-pasal yang diubah, UU Cipta Kerja juga menghapus pasal-pasal dari UU Ketenagakerjaan, yakni :

1.       PASAL 91 UU KETENAGAKERJAAN

Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

2.       PASAL 106 UU KETENAGAKERJAAN

Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam.

 

Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156. Namun, Pasal 169 ayat (3) menyebutkan, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja

 

Undang-undang Cipta kerja ini juga menjadi kontoversial akibat terjadinya ketegangan saat rapat paripurna antara perwakilan partai partai yang hadir, pasalnya ada 2 partai yang tidak menyetunjui UU Cipta Kerja ini, yaitu Partai Demokrat dan Partai PKS.

Kemudian, buntut dari disahkannya UU Cipta Kerja ini membuat banyak pihak melakukan penolakam melalui aksi yang berakhir ricuh. Salah satunya terjadi di Bandung, Jawa Barat. Namun, kata Kapolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya, demonstran yang membuat kerusuhan bukan dari kelompok buruh dan mahasiswa

Namun meski begitu, para buruh pun menyuarakan aksi mereka dengan membuat aksi mogok nasional yang diketahui telah dimulai sejak 6 Oktober 2020 lalu. "Setelah kemarin ratusan ribu bahkan hampir satu juta buruh keluar dari pabrik-pabrik untuk mengikuti mogok nasional, hari ini kami akan melanjutkan pemogokan tersebut," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu 7 Oktober 2020.

Dari data KSPI, aksi mogok nasional kemarin dilakukan di berbagai daerah industri. Antara lain, Serang, Cilegon, Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Bandung, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Lampung, Medan, Deli Serdang, Batam, Banda Aceh, Banjarmasin, Gorontalo, dan lainnya.