Warganet di
Indonesia belum lama ini sedang ramai memperbincangkan postingan CEO Bukalapak, Achmad Zaky, mengenai alokasi dana Research and Development (R&D) dalam
era industri 4.0. Dalam postingan di akun twitternya, CEO Bukalapak itu
menyinggung daftar alokasi riset dan pengembangan sebuah negara. CEO Bukalapak
tersebut mengkritik tentang minimnya alokasi riset dan pengembangan di
Indonesia pada tahun 2016. Alokasi riset dan pegembangan Indonesia hanya US$ 2
miliar, alokasi itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara
lainnya, seperti Singapura sebesar US$ 10 miliar dan Amerika Serikat sebesar
US$ 511.
Selain menyinggung
mengenai daftar alokasi riset dan pengembangan sebuah negara, diakhir
postingannya CEO Bukalapak Achmad Zaky, menambahkan sebuah kalimat “ Mudah-mudahan presiden baru bisa naikin “.
Hal inilah yang membuat para warganet pendukung calon presiden nomor urut 01
merasa tersinggung. Banyak warganet yang tidak setuju dengan postingan CEO
Bukalapak tersebut dan ikut mengomentarinya. Akibatnya, muncullah sebuah tagar
#UninstallBukalapak dan menjadi trending
topic di Twitter.
Mendengar kabar
bahwa postingannya menjadi trending topic,
CEO Bukalapak, Achmad Zaky langsung memberikan klarifikasi dalam akun twitternya. Ia menyebutkan bahwa tujuan
dari tweetnya hanya untuk menyampaikan fakta bahwa dalam 20 sampai 50 tahun
kedepan, Indonesia perlu investasi di bidang riset dan SDM dengan nilai tinggi.
Tujuannya, agar Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Ia juga menyampaikan
bahwa tidak bermaksud untuk menyinggung Presiden Joko Widodo. Pria lulusan ITB
tersebut juga meminta maaf kepada pendukung Capres 01 apabila merasa
tersinggung dengan postingannya.
Lalu, apakah cuitan
tweet Zacky, sapaan akrab bos Bukalapak tersebut, patut untuk dikomentari
dengan nada miring bahkan sampai memunculkan tagar #UnistallBukalapak? Berikut
opini saya mengenai hal ini.
Merujuk pada pasal
28E ayat 3 pada UUD 1945, setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ya, setiap warga negara, tanpa
terkecuali, memiliki hak untuk berbicara mengeluarkan pendapatnya secara bebas
dan bertanggung jawab. Pendapat Zacky mengenai harapannya untuk memiliki presiden
baru seharusnya bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan. Cuitannya
merupakan bentuk hak yang Ia miliki. Lalu, mengapa warganet berbondong-bondong
menyudutkan Zacky hingga muncul tagar #UninstallBukalapak?
Selain itu, banyak
warganet yang mencibir Zacky tidak tahu terima kasih. Warganet beranggapan
bahwa Bukalapak, E-Commerce miliknya,
sudah banyak dibantu oleh presiden. Salah satunya ialah dengan kehadiran Joko
Widodo dalam ulang tahun Bukalapak beberapa waktu lalu. Namun, jika dilihat
dari sisi lain, “bantuan” yang diberikan presiden memang sudah semestinya. Ya,
presiden, sebagai kepala negara, memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan
mendukung produk-produk karya anak bangsa yang salah satunya adalah Bukalapak.
Apakah jika
presiden mendukung aplikasi tersebut maka sang empunya E-Commerce harus mendukung balik sang presiden pada pencalonan
pemilihan presiden mendatang? Jelas jawabannya adalah tidak. Jawaban tersebut
adalah jawaban mutlak yang bisa terlihat dari salah satu pasal 22E ayat 1 di UUD
1945. Pada pasal tersebut tertulis bahwa asas pemilahan umum atau pemilu adalah
langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur, dan adil. Ya, pada salah satu asas,
yaitu bebas, tertulis dengan jelas bahwa pemilih berhak memilih menurut hati
nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau
dengan apapun. Begitupula dengan Zacky yang memiliki hak untuk menentukan
pilihan politiknya.
Tidak ada yang
salah dengan cuitan Zacky yang berisi harapan pemimpin baru tersebut. Memang,
cuitan Zacky tersebut mengandung data yang tidak valid. Namun,
berbondong-bondong menyudutkan Zacky karena berbeda pilihan politik bukanlah
sebuah tindakan yang keren. Ingat, siapa pun punya hak untuk menyuarakan
pendapat dan menetukan pilihan politiknya secara bebas. Apalagi tagar yang
digaungkan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang besar.
Dengan adanya kasus
postingan CEO Bukalapak tersebut sudah saatnya para masyarakat Indonesia harus
berpikir secara jernih dalam menerima dan menyaring sebuah informasi. Jangan
mudah terbawa emosi hanya karena berbeda pilihan politik. Alangkah baiknya jika
dapat menghargai pilihan satu sama lain. Berbeda pilihan merupakan hal yang
wajar, sebagai warganet yang pintar alangkah baiknya kita hanya harus dapat
saling mendukung tanpa menjatuhkan satu sama lain.
'
Penulis: Ummu dan
Firly Fenti
Editor: Firly Fenti
Komentar
Posting Komentar